Nasional
Sumber: Times Indonesia
DPC LSM Harimau Banjarnegara Audensi Bakesbangpol Menyoal Program MBG
BANJARNEGARA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Harimau Kabupaten Banjarnegara menggelar audiensi bersama sejumlah pihak di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Banjarnegara. Audiensi tersebut membahas berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait mutu makanan, transparansi anggaran, serta mekanisme pengawasan.
Ketua DPC LSM Harimau Banjarnegara, Prakas Pamuji Wijaya, menyebut langkah ini diambil setelah pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait kelayakan menu MBG di beberapa sekolah. 'Kami menekankan pentingnya kelayakan gizi dan mutu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Program ini tidak cukup hanya memenuhi unsur gizi, tetapi juga harus menjamin kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi,' ujar Prakas.
Selain persoalan gizi, DPC LSM Harimau Kabupaten Banjarnegara juga menyoroti potensi monopoli dalam pengadaan bahan pangan. Mereka meminta Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM (Indakop) Banjarnegara memperketat pengawasan terhadap harga bahan pangan agar tidak terjadi praktik monopoli yang merugikan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat, mengakui program Makan Bergizi Gratis merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi dari seluruh pihak. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Banjarnegara, Irma Lusita, juga mengapresiasi langkah LSM Harimau sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat.
Ketua DPC LSM Harimau Banjarnegara, Prakas Pamuji Wijaya, menyebut langkah ini diambil setelah pihaknya menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait kelayakan menu MBG di beberapa sekolah. 'Kami menekankan pentingnya kelayakan gizi dan mutu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Program ini tidak cukup hanya memenuhi unsur gizi, tetapi juga harus menjamin kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi,' ujar Prakas.
Selain persoalan gizi, DPC LSM Harimau Kabupaten Banjarnegara juga menyoroti potensi monopoli dalam pengadaan bahan pangan. Mereka meminta Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM (Indakop) Banjarnegara memperketat pengawasan terhadap harga bahan pangan agar tidak terjadi praktik monopoli yang merugikan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat, mengakui program Makan Bergizi Gratis merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi dari seluruh pihak. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Banjarnegara, Irma Lusita, juga mengapresiasi langkah LSM Harimau sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat.
